Wah, global warming ini memang bukan semata isu lingkungan. Yang lebih hot bukan perubahan iklimnya tapi perdagangan baru, emisi dan karbon. Brangkali nanti ada perusahaan yang buka usaha jasa menghitung emisi dan potensi penyerapan karbon oleh hutan Indonesia.

Inilah isu yang lebih seksi dibanding memikirkan advokasi masyarakat untuk mengubah gaya hidup berkaitan dengan pengurangan emisi ke udara. Indonesia, sekali lagi tak berdaya didikte Amerika Serikat untuk menerima kemungkinan menjadi makelar hutan agar Amerika dapat membeli emisi.

Hal ini dirangkum Pantoro Kuswardono alias Torri, Tim Substansi Perubahan Iklim Walhi Nasional pada diskusi yang dilaksanakan swadaya oleh Walhi Bali, Sloka Institute, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Denpasar. Sejumlah wartawan mendiskusikan hal ini pada 24-25 November lalu di Desa Wisata Kertalangu, Kesiman, Denpasar.

International Panel on Climate Change (IPC), panel PBB yang tahun ini mendapat nobel perdamaian bersama Al Gore akan membahas sejumlah kerangka perjanjian ini di konferensi para pihak (COP-UNFCCC) di Nusa Dua awal Desember ini. Siapa yang akan menjadi artisnya? Tentu saja Amerika Serikat, negara yang kreatif sekali menawarkan solusi alternatif agar terus bisa menghindar dari kewajiban pengurangan gas polutan yang ditenggarai sumber utama climate change ini.

Dipaparkan Torri, Amerika akan membawa persoalan lingkungan, lagi-lagi ke urusan duit dan investasi baru. Ini tentu menggiurkan bagi negara berkembang yang kebetulan punya banyak hutan penyerap karbon seperti Indonesia.

Bagaimana bentuk perdagangan baru itu? Pertama soal perdagangan emisi. Negara yang tidak mau mengurangi emisi dalam negeri, seperti Amerika ini bisa membeli hak emisi negara lain. Artinya ia masih bisa terus mengeluarkan polutan industri jika negara lain yang dibeli emisinya tidak membuang emisi. Konyol sekali, tapi kenyataannya mekanisme ini bisa masuk ke skema rencana aksi global warming.

Amerika dinyatakan sebagai emitor terbesar, mengkonsumsi 26% minyak bumi dunia padahak penduduknya Cuma 5% dari populasi global. Ditambah lagi, 60% produsen minyak dunia berasal dari Amerika. Itu hitung-hitungan Torri. Jepang juga membeli hak emisi karena belum berhasil mengurangi emisi, sesuai kesepakatan.

Kedua, soal perdagangan karbon. Indonesia, tempat salah satu hutan tropik terbesar dunia tentu saja senang dengan skema ini. Dengan bangga Indonesia akan mulai perundingan dengan negara emitor dan delegasi IPC soal berapa tarif hutan Indonesia untuk menyerap karbon. Menurut Walhi, dari tarif pembuka, hutan kita dihargai sangat murah. Hanya Rp 5 rupiah per meter persegi.

Ajang UNFCC nanti akankah membuka berapa tarif baru hutan kita? Sungguh menyedihkan. Berapa pun harga jual hutan, skema perdagangan lingkungan ini malah menjungkalkan kepentingan pendidikan kelestarian lingkungan itu sendiri.

Ayo tanam 10 juta pohon, seperti ajakan ibu-ibu PKK pemerintah Indonesia pada 1 Desember ini. Biar di masa depan makin banyak untung dari perdagangan karbon kah? Ah, sungguh picik kecurigaan saya.

Lalu apakah kita mendukung delegasi Indonesia di UNFCCC? Siapa yang akan mengawal agar skema perdagangan lingkungan tidak menggadaikan problem bumi, tempat berpijak kita? Walhi sendiri bingung menjawab hal ini.

Ah, kalau begitu kitorang hanya bisa ikut tanam pohon, daur ulang sampah, biar makin terbuka peluang usaha calo karbon di masa mendatang.