Sejumlah pemuka lintas agama menyerukan pembentukan tim relawan dari pemuka agama untuk mengatasi diskriminasi pada orang dengan HIV/AIDS (Odha), Kamis pada dialog lintas agama soal AIDS di Denpasar. Hal ini terkait makin maraknya kasus diskriminasi jenazah Odha di Bali.

Istina Dewi, aktivis pendampingan Odha dari lembaga Bali+ (Bali plus) mengatakan tahun ini sedikitnya ada tujuh kasus jenazah Odha ditolak masyarakat di Bali. Terakhir, akhir pekan lalu di Mengwi, Badung, diskriminasi ini terjadi pada suami istri dengan HIV yang memiliki satu anak lelaki 4 tahun. “Suami istrinya positif, dan memutuskan membuka status HIV. Namun, saat suaminya meninggal, masyarakat melakukan diskriminasi.

Padahal sebelumnya dua lembaga pendampingan Odha, Yayasan Hatihati dan Bali+. Memberikan informasi ke keluarga dan kepala desa soal bagaimana penularan HIV. Menurut Istina Dewi, kepala desa setempat maklum, dan berjanji menangani prosesi ngaben selayaknya.

Sesaat sebelum ngaben, istrinya mengabari, warga banjar tidak akan datang takut tertular HIV. “Bagaimana dengan asapnya, apakah bisa menularkan,” Antin mengutip pertanyaan warga. Antin mengaku menyesal karena datang terlambat, jenazah tidak dimandikan sebagaimana mestinya.

“Hanya formalitas, simbolis saja dibuka wajahnya dan diberi pakaian. Kenapa tidak dimandikan seperti biasanya?” tanya Antin. Ia melihat tukang banten juga terlihat enggan memindahkan sesajen. “Setelah jadi mayat pun diperlakukan seperti itu. Kondisi ini banyak sekali terjadi pada Odha yang beragama Hindu,” ujarnya.

Ini bukan pengalaman pertama Istina Dewi. Di Denpasar ada tiga orang, sisanya Kuta dan Gianyar. “Kami selalu minta keluarga menunjukkan bahwa jenazah tidak akan menularkan HIV setelah kami memberikan sosialisasi,” katanya.

“Kasus HIV di Bali sudah dihadapi 22 tahun, ternyata diskriminasi kencang sekali. Ada apa ini?” Istina Dewi bergetar saking emosinya.

Dodi, sebut saja demikian, aktivis AIDS, menambahkan diskriminasi lain terjadi pada April 2009, ada dua Odha yang tidak bisa pulang ke rumah dari perawatan rumah sakit karena ditolak keluarganya. “Estimasi orang terinfeksi HIV sekitar 4000 kasus di Bali. Apa yang terjadi kalau semua ditolak keluarganya? Siapa yang mengurus? Saya juga berpikir dengan nasib saya nanti,” tanya Dodi.

Yahya Anshori, Program Officer Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Bali mengakui kasus diskriminasi ini menjadi perhatian serius tahun ini. “Kami mengharap ada solusi dan kepemimpinan yang melibatkan pemuka agama untuk mengatasi persoalan ini,” ujar Yahya.

“Kasus AIDS ini teroris sesungguhnya yang paling kejam,” kata Raka Santeri, pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia, lembaga kemasyarakatan umat Hindu.

“Perilaku hubungan seksual tidak terkontrol dan virusnya sulit diketahui bahkan bayi dan istri baik-baik bisa kena. Teroris masih bisa memilih targetnya, HIV tidak pandang bulu,” kata Raka.

Agama apapun menurut Raka Santeri mengajarkan menghormati sesama dan menghormati orang yang telah meninggal. “Bahkan orang Bali meletakkan roh orang yang meninggal di tempat tertentu dan akan selalu dekat dengan kita,” tambahnya.

Ia mengakui ketakutan masyarakat akan HIV terlalu tinggi. “Masyarakat tidak mempercayai yang bersifat ilmiah, lebih menggunakan rasa dari pada rasionya,” kata Raka.

Ia minta KPA Bali dan seluruh lembaga penanggulangan terkait terus menerus mensosialisasikan HIV dan AIDS pada masyarakat. PHDI Bali, menurutnya akan mendukung kegiatan ini. “Kami tidak bisa bekerja maksimal, karena pengurusnya hanya ngayah dan juga bekerja di tempat lain,” tambahnya.

“Kami akan sosialisasi dari sudut penegakan agama dan ritualnya,” kata Raka.

PHDI Bali siap membentuk tim relawan  yang siap datang jika ada kasus diskriminasi Odha di masyarakat. Tim relawan ini bisa bekerja sama dengan aktivis LSM pendamping Odha.

H. Roichan, pengurus MUI Bali mengatakan strategi penanggulangan yang disepakati secara umum karena perintah agama ada dua hal. Yakni abstentia atau tidak melakukan hubungan seksual, dan be faithfull atau setia pada satu pasangan. Namun untuk penggunaan condom, menurutnya sering bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah dan juga masih konfrontasi di pemuka agama karena terkesan melegalkan seks bebas.

Ia setuju pembentukan tim relawan dari pemuka-pemuka agama untuk pendampingan Odha, khususnya yang mengalami diskriminasi. “Masyarakat dalam menanggulangi HIV memang lebih ke punishment, bukan empati” kata Roichan. Padahal kewajiban umat Islam dalam menangani jenazah menurut Roichan adalah memandikan, mengkafani, menyolati (shalat), dan menguburkan.

Menurut data Dinas Kesehatan Bali, hingga Mei ini kasus HIV dan AIDS sebanyak 2829 orang. Sekitar 50%  berusia 20-29 tahun, dan yang telah meninggal 255 orang (9%).

Yahya Anshori mengatakan KPA Bali akan menindaklanjuti untuk memfasilitasi tim relawan dari pemuka agama ini. “Kami akan buat social campaign dengan mengajak pemuka agama ke rumah-rumah Odha untuk berdialog,” tambah Mercya Soesanto, media relation officer KPA Bali.