Dua ekor rusa (cervus timorensi) atau menjangan sedang berdiri dengan tenang di dalam Pura Taman Kelenting Sari, Pulau Menjangan, Buleleng, Rabu (14/10). Dua rusa jantan sebesar kuda poni ini seperti penjaga pura. Tanduknya tinggi dan kokoh. Mereka adalah tuan rumah di pulau ini.

Para rusa hanya mengamati ketika sejumlah pengunjung menaruh sesajen di tugu-tugu persembahan, menghidupkan dupa, sampai memulai persembahyangan di Hari Raya Galungan itu. Kehadiran kedua rusa liar ini membuat pengunjung pura terhibur.

“Mereka penjaga pulau ini. Kita harus menghormatinya,” ujar Ni Nengah Ariani, salah satu warga Denpasar. Ariani memberikan buah-buahan dari sesajen usai persembahyangan. Kedua rusa melahap buah-buahan itu dengan cepat.

Selain Pura Taman, ada sejumlah pura besar lainnya yang dikunjungi rombongan Ariani. Ada jalan setapak yang memandu pengunjung ke deretan pura-pura dan tempat pemujaan di pulau ini. Misalnya Pesraman Kebo Iwa, Pendopo Agung Dalem Patih Gadjah Mada, dan Pura Segara Giri.

Selain Ariani, ada sejumlah rombongan yang berpakaian adat lainnya. Di sepanjang jalan setapak pohon-pohon mengering, tanah berwarna cokelat dan sangat keras. Hanya burung camar di pesisir laut yang menemani perjalanan pengunjung.

Penjaga pura mengatakan sudah enam bulan ini Pulau Menjangan kering tanpa setitik pun hujan. Berbeda dengan sejumlah tempat di Pulau Bali, yang berjarak sekitar 30 menit menggunakan perahu bermotor sebelah timurnya. Beberapa kali Denpasar hujan deras namun cepat berganti dengan panas terik.

“Beberapa rusa menyeberang lautan ke Pulau Bali karena tanaman kering dan rusa sulit mendapat makanan disini,” ujar Jero Mangku Gede Sarjana, salah seorang pengelola pura yang berjaga hampir tiap hari di Pulau Menjangan. Ia mengatakan ada sekitar 80 ekor rusa yang bertahan hidup di pulau saat ini.

Sarjana harus bolak-balik menyeberang tiap hari karena ditunjuk melakukan pemujaan di Pura Segara Giri, Pulau Menjangan. Ia tinggal di Desa Sumber Klampok, yang dekat dengan Menjangan.

Sarjana hanya menginap di pura jika ada upacara besar selama berhari-hari. “Tidak boleh ada yang tinggal dan membuat rumah di pulau ini,” katanya. Pulau Menjangan memang termasuk teritori Taman Nasional Bali Barat (TNBB), hutan lindung yang dikelola negara.

Hingga kini, Pulau Menjangan masih terlindungi dari pihak yang ingin membuat fasilitas wisata. Berbeda dengan daratan daerah TNBB lain yang tak bisa steril dari rambahan investor pariwisata.

Sarjana ingin Menjangan tetap steril dari penduduk, perumahan, pondok wisata, atau warung-warung makanan. “Biarkan hanya rusa yang hidup tenang disini. Jangan diganggu dengan kegiatan manusia kecuali persembahyangan,” pintanya.

Sementara I Wayan Yasa, warga adat yang menjadi sopir perahu motor mengatakan desa adat kerap memonitor pulau dan perairan Pulau Menjangan . “Pecalang (personil keamanan adat) beberapa kali patroli laut untuk memonitor perairan dan Pulau Menjangan. Desa adat yang harus aktif menjaga lingkungan,” katanya.

Yasa mengaku pernah ikut patroli. Desa Adat Sumber Klampok yang mengelola Taman Wisata Labuan Lalang, lokasi penyeberangan ke Menjangan. Petugas kemanan adat juga melakukan patroli untuk mencegah pengebom ikan dan karang yang mengancam ekosistem laut.

Pulau Menjangan adalah salah satu dari beberapa pulau kecil yang termasuk Provinsi Bali. Lainnya adalah Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Pulau Serangan yang kini sudah menyatu dengan daratan karena direklamasi.

Luasnya sekitar 6000 hektar. Karena steril dari aktivitas manusia, perairan Menjangan relatif bersih dari limbah, sehingga karang-karang terlihat di dasar laut dangkal demikian juga ikan-ikan hias.

Tak heran beberapa rombongan turis yang menyelam atau snorkeling sangat mudah dijumpai di beberapa titik. Mereka menggunakan jasa perahu-perahu bermotor yang dikelola desa adat.

Labuan Lalang di Taman Nasional Bali Barat dapat dicapai baik dari Kota Denpasar maupun dari Pelabuhan Gilimanuk. Dari Denpasar melalui Tabanan jaraknya sekitar 135 kilometer. Sementara dari Gilimanuk sekitar 15 kilometer.

Merayakan Kuta lewat Kuta Karnival tahun 2009 ini saya jadi teringat dengan keinginan saya menemukan hasrat warga Kuta di balik gemerlapnya. Saya kutip kembali catatan saya tempo hari.

Kemacetan parah kembali terjadi di Jalan Legian, Kuta, awal pekan ini. Kendaraan sama sekali tidak bisa bergerak di sejumlah jalan menuju Legian. Terlihat dua kelompok warga yang bersiap melakukan prosesi ngaben (upacara kremasi) di dua titik berbeda. Iring-iringan perempuan membawa sesajen berbaris di sepanjang jalan.

Sepeda motor saja sulit melalui arak-arakan prosesi karena sepanjang Jalan Legian juga digunakan sebagai tempat parkir. Tanda larangan parkir yang tersebar di sepanjang jalan tak berguna. Malah sulit menemukan celah jalan yang tidak ada parkir kendaraannya.

Padahal, sejumlah tempat parkir telah ada di sela-sela rumah penduduk.

“Jalan Legian tidak mungkin bebas parkir. Sejumlah solusi gagal,” keluh I Nyoman Graha Wicaksana, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kuta, sebuah lembaga perwakilan warga.

Wicaksana mengidentifikasi ada tiga hal yang membuat regulasi yang ditetapkan setahun lalu itu gagal. Pertama, soal kebiasaan pengguna parkir yang sulit diubah untuk parkir di tempat khusus. Lalu, lahan di tempat parkir khusus terbatas, dan terakhir, penindakan bagi pelanggar tidak konsisten.

“Instansi pemerintah tidak melakukan tilang secara rutin, jadi tidak ada sanksi,” ujarnya.

Seringnya Jalan Legian macet total menurut Wicaksana membuat ketidaknyamanan warga. “Kalau ada upacara adat, warga tidak leluasa karena pasti macet total,” katanya.

Selain soal parkir, yang menjadi keluhan utama warga sekitar Kuta adalah kebisingan tempat hiburan malam. “Ditambah dengan perkelahian yang makin marak, kami sedang membuat acuan bagi pengelola diskotik di kawasan ini,” tambahnya.

Sejumlah hal yang masuk dalam gagasan penertiban ini adalah membuat surat himbauan mengenai pengelolaan konflik dan kebisingan. “Kalau manajemen tempat hiburan malam tidak menjamin untuk mengurangi dua hal itu, bisa disegel warga,” ancam Wicaksana.

LPM juga sudah membentuk tim Bantuan Kemanan Desa (Bankamdes) yang terdiri dari 30 orang warga Kuta. “Ini pengamanan swadaya yang tugas sepanjang hari,” jelasnya.

Ia melihat, banyak terjadi pelanggaran ijin diskotik di Kuta. “Mestinya hanya hotel bintang 5 yang bisa membuat diskotik di dalam areal bangunannya. Jadi keamanan pasti terjamin,” ujar Wicaksana.

Wicaksana juga kini mendapat banyak permintaan warga untuk penyediaan fasilitas publik di Kuta. “Kami jantung pariwisata Bali, namun tidak punya taman kota dan arena bermain untuk anak. Mencari tempat untuk olahraga dengan nyaman juga sulit,” keluhnya.

I Gede Suparta, Lurah Kuta, mengatakan Kuta semakin over kapasitas. Data penduduk terakhir, seperti yang digunakan untuk Pemilu Presiden menyebutkan jumlah penduduk dengan KTP Kuta sebanyak 11.700 orang. Sementara jumlah penduduk pendatang yang membayar iuran sebanyak 11 ribu orang.

“Over kapasitas sampai lima kali lipat. Jadi wajar muncul ketidaknyamanan, terutama karena pariwisata berdampingan dengan rumah-rumah penduduk,” ujar Suparta. Jumlah penduduk itu, belum ditambah dengan jumlah pekerja usaha jasa dan dagang di Kuta yang tinggal di luar Kuta.

Kabupaten Badung terdiri dari enam kecamatan, Kuta, Kuta Selatan, Kuta Utara, Petang, Abiansemal, dan Mengwi. Kecamatan Kuta terdiri dari lima kelurahan dan desa. Di antaranya Kuta, Seminyak, dan Legian. Kelurahan Kuta terdiri dari 12 desa dinas. Jalan Legian dan kawasan Pantai Kuta adalah daerah terpadat yang dikelola Kelurahan Kuta.

Kembali ke Kuta Karnival (KK), apa yang bisa diberikan event tahunan ini untuk peningkatan fasilitas publik Kuta secara umum? KK selama ini dilaksanakan di tepi pantai Jalan Raya Kuta.

Saya lihat, KK juga melibatkan sebuah LSM lingkungan local sepanjang pelaksanaannya namun berfokus pada sampah.

Fasilitas public yang banyak dimanfaatkan adalah sempadan pantai. Saya kira panitia KK perlu memberikan edukasi pada pengunjung mengenai statistic sempadan pantai Kuta dan permasalahannya. Misalnya ketika proyek reklamasi Pantai Kuta berlangsung, banyak pengunjung pantai heran kenapa ada eksavator hilir mudik di pantai.

Eksavator itu mengeruk dan meratakan pasir yang diambil dari belahan pulau lain di Bali. Nah, KK bisa merangsang warga untuk bertanggung jawab pada ekosistem pantai karena ternyata pantai bisa tergerus dan abrasi. Seperti mantan pantai tersohor lain di Bali, Candidasa atau Matahari Terbit.

Kegiatan edukasi yang lebih fun adalah edutainment ecomarine. Saya membayangkan satu space khusus untuk anak-anak soal ini. Tak hanya untuk pagelaran KK, tapi selamanya. Ini yang saya maksud KK bisa membuat sejarahnya sendiri untuk Kuta. Memberikan pondasi dasar, upaya meningkatkan fasilitas publik.

Sebanyak 135 orang mengikuti upacara mepandes (potong gigi) secara bersamaan di kantor Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali, Minggu, Denpasar.

Mereka berasal dari berbagai usia seperti remaja, ibu rumah tangga dan lintas strata sosial. Sedikitnya empat orang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Untuk kali pertama PHDI Bali mengadakan potong gigi massal yang dikhususkan untuk warga miskin ini. Pendanaan diberikan Bank BNI Kantor Wilayah VIII sebesar Rp 70 juta rupiah melalui program corporate social responsibility (CSR).

Sejak jam 7 pagi, ratusan peserta potong gigi telah berkumpul di kantor PHDI untuk registrasi ulang. Kemudian mereka berjalan kaki ke kampus Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Bali, lokasi start mapeed atau berjalan beriringan menuju lokasi upacara, sekitar 100 meter.

Tiba di lokasi, sejumlah panitia memulai proses ritual kewajiban orang tua Hindu Bali ini. Misalnya madengen-dengen (natab), dan ngekeb (berdiam diri)

Satu per satu peserta kemudian dipanggil dengan pengeras suara menuju bale tempat mepandes. Tiap kloter 10 orang, yang dikerjakan masing-masing satu sangging. Sangging melakukan prosesi mengasah gigi dengan cepat, sehingga semua peserta usai mepandes kurang dari 3 jam.

Wajah-wajah ceria didampingi keluarganya tidur berjejer di bale yang telah disiapkan dengan bantal dan tikar.

“Untuk pertama kali PHDI mengadakan potong gigi massal ini karena banyak keluarga yang tidak mampu melakukannya sendiri,” ujar Made Raka Santeri, Ketua Panitia pelaksana dari PHDI Bali.

Raka menyebut banyak orang yang sudah menikah dipersilakan ikut serta karena belum mampu melakukannya ketika remaja. “Potong gigi sebaiknya dilakukan sebelum menikah untuk mengurangi sifat buruk menuju pernikahan. Namun kita tak bisa menutup mata, banyak yang terkendala dana,” jelasnya.

Selain membebaskan biaya, PHDI dan BNI juga memberikan kain putih dan kuning sebagai seragam upakara dan biaya transport untuk peserta dari luar Denpasar.

Kaspar Kardjasa, Ketua Panitia dari BNI mengatakan pihaknya akan memfasilitasi potong gigi massal ini untuk tahun-tahun berikutnya. “Ternyata banyak warga yang kesulitan melakukan upacara agama. Kami berharap ini bisa membantu,” ujarnya.

Sebelumnya, BNI melalui program CSR telah melakukan khitan atau sunat massal.

Salah seorang peserta, Ni Ketut Gandriasih, 35 tahun mengaku lega akhirnya bisa potong gigi walau telah menikah dan punya empat anak. “Dulu orang tua katanya tidak punya biaya,” ujarnya didampingi suaminya.

Gandriasih merasa malu juga walau ia tak sendiri yang sudah menikah dalam rombongan potong gigi massal ini.

English version: http://www.thejakartapost.com/news/2009/09/28/mass-teeth-filing-ritual-hindus.html-0

Ni Putu Ayu, sebut saja demikian, bayi perempuan 18 bulan itu bersama ibunya telah dianggap meninggal oleh keluarga. Dua perempuan dengan HIV ini oleh balian atau “orang pintar” disebut tidak bisa sembuh dan memang dikorbankan untuk Pura Dalem di desanya di Karangasem.

“Biarkan saya mati, tapi jangan anak saya satu-satunya ini,” rintih Wati sebut saja demikian, ibu Ayu, dalam Bahasa Bali, Selasa (16/9).

Ayu kini 1,5 tahun dan tergolek lemah di dipan kecil bersprei putih ruang anak Rumah Sakit Sanglah Denpasar ketika ditemui. Ia masih tak bisa duduk sendiri, jadi ibunya nyaris sepanjang hari menemani. Ayu sudah dua bulan di ruangan kecil khusus pasien kelas III, kelas termurah karena ibunya mengandalkan surat miskin.

Ihwal “kutukan” tak bertanggung jawab ini didapat Wati dan Ayu karena suaminya mendadak sakit kemudian meninggal. Disusul sakitnya Ayu, yang saat itu berusia 10 bulan.

Di mulut bayi kecil itu tumbuh jamur (candida), batuk-batuk, dan sesak nafas. Rumah sakit daerah Karangasem kemudian merujuk ke RS Sanglah karena tak mampu merawat.

“Anak ini tuberkulosis dan terus mengalami penurunan daya tubuh sehingga sangat lemah,” ujar dokter Ni Ketut Dewi Putri, dokternya di RS Sanglah. Di papan penunjuk identitas pasien, ditulis immunodefisiensi sekunder. Ayu sudah dalam kondisi AIDS.

Sementara Wati hingga kini belum pernah memeriksa CD4, karena baru tes HIV saja. “Saya tidak peduli, sekarang ngurus anak saja dulu. Saya hanya ingin memastikan ada yang mengasuh kalau saya meninggal,” seru Wati.

Padahal, kondisi Ayu lebih kritis. Bocah ini tak bisa minum susu dari botol. Berbulan-bulan air susu dialiri melalui sonde, pipa kecil yang menghubungkan wadah susu dan hidungnya. Berat badannya kurang dari tujuh kilogram.

Wati memiliki harapan besar untuk Ayu. Ia kini mengaku lebih tegar dan lupa telah dibuang keluarganya. “Saya juga tak bisa merawat Ayu di rumah neneknya di Karangasem. Rumah saja tidak punya, mandi pakai air hujan,” katanya.

Dokter di RS Sanglah telah memperbolehkan Ayu rawat jalan. Situasi rumah sakit tak terlalu baik bagi Ayu untuk memulihkan berat badan demikian juga secara psikologis.
Wati ingin memulai merajut masa depan bersama anaknya. “Saya pernah bekerja di garmen. Namun saya harus bekerja di rumah karena tak mungkin meninggalkan anak,” ujarnya sambil terbatuk-batuk. Kondisinya bisa jadi makin memburuk kalau tak segera mulai terapi antiretroviral.

Prof dr. Dewa Nyoman Wirawan, Direktur Yayasan Kerti Praja (YKP) dan Istina Dewi dari Yayasan Bali+ berdiskusi untuk menyokong semangat Wati. Bali+, lembaga pendampingan Odha di Bali akan menyiapkan sebuah kamar untuk Wati dan Ayu.

Sementara YKP mencarikan peluang pekerjaan. “Terlalu banyak tantangan penanggulangan AIDS di Bali. Persoalan non medis dan masa depan Odha, selalu menjadi masalah yang sulit diadvokasi,” ujar Wirawan.

Koordinator Pokja Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Bali ini menyebut sedikitnya ada 150 anak yatim atau piatu terdampak HIV/AIDS di Bali. “Kami tidak punya data akurat, jumlah anak yang tercatat baru 70 orang di seluruh Bali,” ujarnya.

Menurut data Dinas Kesehatan Bali, hingga Mei ini kasus HIV dan AIDS sebanyak 2829 orang. Sebanyak 54 anak dengan HIV/AIDS berusia di bawah 14 tahun. Sebagian besar, yakni 50 orang anak tercatat terinfeksi sejak dilahirkan (perintal).

Wirawan mengatakan secara sosial ekonomi, sebagian besar dari 70 anak yatim atau piatu itu miskin dan tersebar di pelosok desa. Beberapa program bantuan pangan diberikan, tapi parsial.

“Bali membutuhkan rumah singgah,” ujar Wirawan. Menurutnya wajah AIDS harus diperlihatkan apa adanya, tanpa prasangka agar warga dan pemerintah melihat banyak yang tak berdosa jadi korban.

Ketika rumah singgah penuh dengan anak-anak korban HIV, barangkali baru warga tersentak dan tak lagi memalingkan wajah.

Risiko kematian perempuan di Bali akibat kanker leher rahim atau kanker serviks makin meningkat. Kini, angka kematiannya dua kali dibanding angka kematian ibu di Indonesia.

Prof dr I Ketut Suwiyoga, Kepala Instalasi Kebidanan dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di Rumah Sakit Sanglah mengatakan insiden kematian akibat kanker serviks di Bali adalah 150 orang per 100 ribu penduduk. Atau sekitar 5000 orang. Sementara angka kematian ibu sekitar 82 orang per 100 ribu penduduk.

“Sebanyak 85% di antara pengidap kanker serviks meninggal karena sudah stadium invasif. Virus sudah menyebar karena terlambat dideteksi,” ujar Suwiyoga, Jumat. Jika virus telah menginvasi tubuh, akan menyebar ke pembuluh limfa dan darah yang mengakibatkan bengkak kaki serta nyeri.

Hanya 15% pengidap yang terdeteksi terpapar human papilloma virus (HPV), penyebab kanker serviks di Bali. “Sayangnya, kanker serviks ini jarang diketahui perempuan,” keluhya. Juga tidak ada regulasi khusus dari pemerintah mengenai ini. Rata-rata usia penderita adalah 42 tahun.

Tingginya angka kematian, menurut Suwiyoga karena HPV menyebar tanpa gejala. Tidak panas atau nyeri, bahkan tidak menimbulkan pendarahan. Kecepatan penyebarannya sangat tergantung kekebalan tubuh perempuan.

Gejala awalnya hanya keputihan, yang dianggap biasa perempuan. Penelitian terakhir di Indonesia pada 2004 menyebutkan dari 20 ribu perempuan yang dievaluasi, sebnayak 55% yang terpapar HPV. “Faktor geografis tak mempengaruhi, merata di perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan malah lebih buruk karena ditambah penyakit akibat jamur dan bakteri lain,” kata Suwiyoga.

HPV menular melalui hubungan seksual. Sifat virus ini yang seperti reseptor, mengakibatkan sangat mudah muncul jika ada perlukaan di serviks. Misalnya aktivitas coitus.

Secara umum, kondisi immune perempuan Bali juga menurut Suwiyoga kurang baik hingga mengakibatkan rentannya terpapar HPV.

“Selama 30 tahun perang lawan kanker serviks di Bali, saya tak pernah menang,” ujar Suwiyoga.

Karena itu, upaya kini difokuskan di pencegahan dan pengobatan lesi kanker (pra kanker). Bekerja sama dengan Medical Center of Leiden University di Belanda, sebuah program See and Treat diluncurkan sejak 2007.

Targetnya penyuluhan perempuan dan menemukan virus pra kanker. Metode sederhana yang dipakai adalah tes asam dengan terapi IVA.

Sejak 2007, sebanyak 3061 orang (80%) tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan di sleuruh kabupaten di Bali telah dilatih. Sebanyak 63.404 (66%) orang mendapat penyuluhan, dan lebih dari 21 ribu perempuan (60% dari target) mendapat pelayanan terapi awal pra kanker.

Namun program pencegahan masih mendiskriminasikan perempuan yang belum menikah. Mereka tidak masuk kelompok penjangkauan dan tidak mendapat pelayanan di RS Sanglah. Suwiyoga mengakui hal ini karena regulasi pemerintah.

“Ironisnya, semakin banyak remaja yang berhubungan seks sebelum menikah dan berisiko kena HPV juga,” ujarnya.

Data survei Kisara Youth Clinic di Denpasar per September ini menyebut sekitar 11% remaja usia 14-17 tahun di Denpasar telah melakukan seks pra nikah.

Selain tak menjangkau remaja, peningkatan kasus HPV di Bali juga karena sulitnya meminta perempuan untuk tidak malu memperlihatkan alat kelamin pada petugas kesehatan.

“Puluhan tahun menjadi bidan, masalah utama selalu sulit mengajak perempuan ke ruang pemeriksaan,” ujar Alit Ardani, seorang bidan yang kini bertugas di program See and Treat.

Selain itu, sebagain besar perempuan merasa tak terancam dengan kanker serviks karena jarang mendengar ada yang meninggal. “Kasus kematian perempuan akibat kanker ini jarang dibuka ke publik, jadi banyak perempuan tak pernah mendengar,” kata Alit.

Sri Mardani, 43 tahun, ini lebih dikenal dengan nama ibu Sri Kambing. Nama belakangnya didapat sebagai penghormatan dan ikon warga Dusun Embung Rungkas, Desa Ketare, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Diawali dengan dua ekor kambing, Sri memberikan hak anak-anaknya untuk sekolah sampai kuliah, mencegah depresi ekonomi puluhan perempuan yang ditinggal suaminya menjadi buruh migran di Malaysia, penguatan ekonomi rumah tangga, dan menumbuhkan semangat warga dusun menjaga lingkungan.

Perjalanan usaha ternaknya menginspirasi banyak orang, dan membuat warga dusun setempat tak lagi terisiolasi secara ekonomi dan mental. Padahal Dusun Embung Rungkas hingga saat ini, masih terisolasi dengan jalan tanah yang bergelombang dan penuh kubangan jika musim hujan.

Mobil hanya bisa berjalan sangat perlahan. Di kiri dan kanan jalan tanah itu terlihat rumah-rumah dari gubuk kini mulai berganti menjadi batu bata. Dusun terlihat lebih riuh dengan suara embikan kambing dan obrolan perempuan-perempuan dusun sambil mengembalakan ternaknya.

Sebagian besar suami mereka meninggalkan rumah bertahun-tahun menjadi buruh migran di Malaysia. Di rumah-rumah penduduk hanya terlihat anak-anak dan ibu mereka.

Sekitar 1992, Sri merayu Satriawan Pahri, anak lelaki 4 tahunnya untuk membuka celengan tanah liatnya. Sri berencana membeli dua kambing, jantan dan betina untuk modal awal usaha ternak.

“Saya harus mulai buka usaha. Gaji suami sebagai pegawai negeri sipil honorer hanya Rp 17 ribu per hari. Anak saya bisa putus sekolah kalau terus begini,” ingatnya waktu itu. Anaknya yang mengapit celengannya diajak ke penjual kambing di desa. “Anak saya membelah sendiri celengannya di depan penjual kambing. Isinya Rp 33 ribu. Saya tambahkan untuk beli dua kambing Rp 58 ribu rupiah ketika itu,” kata Sri.

Kambingnya terus berbiak. “Kambing saya sakit, saya kasi puyer, pil untuk manusia. Kalau sakit perut saya kasi oralit. Saya terus putar otak dan mencoba semua,” katanya sambil tertawa lepas.

Secara perlahan Sri mempelajari perilaku kambing, bagaimana sikap kambing ketika makan, makanan yang disukai, jam tidurnya, dan strategi mengembalakannya. “Kambing tidak suka tidur kalau kandangnya kotor. Saya membersihkan kandang dua kali sehari, mengumpulkan kotorannya di pojok kandang dan malamnya dibakar. Asapnya mengusir nyamuk, kambing jadi tidur nyaman,” tuturnya.

Ia memberi makan kambingnya teratur dalam rentang waktu jam 10.00 sampai 14.00 Wita. “Embekan kambing itu alarm. Kalau kambing saya ngembek pertama artinya sudah jam 10 pagi. Jadi kambing saya jarang ribut karena sudah tahu jam makannya,” tambah Sri.

Pengembalaan kambing menurutnya hal yang sangat penting. Ia bergantian dengan kedua anaknya mengikuti kemana pun kambingnya pergi, selama berjam-jam sampai sekian kilometer dari rumahnya. Tak lupa Sri membawa daun turi, kesukaan kambing agar ternaknya tak makan tumbuhan orang lain. “Kalau kambing sudah capek, dia akan makan lahap dan cepat besar. Kambing tidak suka dikekang,” kata Sri.

Sri juga punya catatan khusus, Kartu Kambing Menuju Sehat. Sebuah catatan yang menjadi panduan trik-trik apa saja yang menjaga kambing sehat.

Salah satunya pemberian susu formula bagi anak kambing yang tidak mendapat air susu dari induknya. Karena puting susu kambing betina hanya dua, jika ada bayi ketiga, otomatis tak mendapat susu. “Semua anak kambing harus mendapat susu. Kalau tidak bisa mati. Anak kambing saya belum pernah ada yang mati,”ujarnya.

Usaha ternaknya yang maju, membuat tetangganya terbeliak. Sri merenovasi rumahnya dari anyaman bambu menjadi batu bata. Anak pertamanya pun kuliah. Suatu hal yang dinilai mustahil bagi warga disana ketika itu. Satriawan Pahri dewasa kini menjadi polisi di Lombok.

Pada 2004, kambingnya sudah 80 ekor.

Satu demi satu perempuan di dusun mengikuti jejaknya memelihara kambing. Mereka tak lagi termangu menunggu telepon dari suami yang menjadi buruh di Malaysia.

Inisiatif Sri dihargai sebuah lembaga bantuan pemerintah asing, Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase I untuk menyebarkan gagasan dan penguatan kelompok ternak.

Dukungan ini mengharap kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat misalnya dalam pemeliharaan kesehatan kambing. “Kalau kambing saya sakit, sudah gampang memanggil dokter hewan dari Dinas Peternakan disini. Kalau tak punya uang, bisa ngutang dulu. Jadi tidak pakai obat manusia lagi,” ia tertawa.

Pada suatu hari di bulan Agustus lalu, belasan perempuan terlihat berkumpul di rumah Sri. Mereka berbincang mengenai rencana penjualan kambing jelang bulan Ramadhan. Wajah mereka terlihat berseri karena harga kambing dipastikan melambung. “Harga kambing paling murah Rp 800 ribu per ekor. Kalau yang bagus bisa Rp 2 juta per ekor untuk usia minimal 2 tahun. Musimnya panen kambing,” seru Sri.

Tanpa suami, perempuan-perempuan desa berkumpul dalam tujuh kelompok peternak. Tiap kelompok terdiri dari 10 orang, dengan sedikitnya 20 ekor ternak. Artinya saat ini sedikitnya 70 orang perempuan kini bisa mandiri walau tanpa suami, dari beternak sampai memutuskan harga jualnya.

“Ketika kuliah dan kini menjadi polisi, anak saya tidak malu mengembalakan ternak. Saya terus ingatkan kambing adalah jawaban doa dari Tuhan ditambah kerja keras agar kita tak terbelit kemiskinan,” Sri mengucapkan dengan nada tinggi.

Ia dan kelompok peternak menyepakati awiq-awiq (peraturan komunal di Lombok) hukum kambing yang dijunjung tinggi yakni dilarang menjual bayi kambing. Kambing hanya bisa dijual jika cukup umur untuk daging potong dan kebutuhan darurat.

Berbicara dengan Sri, adalah juga belajar cara memperlakukan kambing dengan rasa hormat. Setiap topik pembicaraan selalu muncul prinsip perawatan kambing yang ditularkannya pada peternak perempuan lain.

Misalnya secara alamiah ia mengetahui peyebab kenapa kambing sulit makan. Di antaranya karena rambut kambing sering menutupi matanya sehingga sulit melihat makanan. Karena itu ia rajin mencukur rambut kambingnya, bahkan kadang dikuncir.

Lalu, anak kambing yang tumbuh dengan susu formula pasti tabiatnya manja seperti manusia. Karena itu harus sering diperhatikan agar pertumbuhannya baik. Sejumlah kambing seperti ini bahkan kerap berperilaku seperti anjing. Misalnya menyambut Sri dan suaminya jika pulang.

Yang lebih penting lagi, kelompok peternak sepakat harus mulai meremajakan pohon-pohon turi sebagai pakan utama ternak di sepanjang pematang sawah. Konservasi lingkungan menurut Sri harus dilakukan karena lahan akan terus berkurang untuk mencegah kekurangan pakan ternak.

Kambing, ternak favorit jelang bulan Ramadhan dan hari-hari besar umat Muslim itu adalah penyelamat Sri dan puluhan keluarga di Dusun Kampu. Hal ini tak terlepas dari upaya memanusiakan kambing dengan perlakuan dan perawatan yang baik. “Saya akan selalu tanamkan, kambing adalah penyelamat hidup saya, anak-anak, dan warga disini,” katanya emosional.

Sejumlah pemuka lintas agama menyerukan pembentukan tim relawan dari pemuka agama untuk mengatasi diskriminasi pada orang dengan HIV/AIDS (Odha), Kamis pada dialog lintas agama soal AIDS di Denpasar. Hal ini terkait makin maraknya kasus diskriminasi jenazah Odha di Bali.

Istina Dewi, aktivis pendampingan Odha dari lembaga Bali+ (Bali plus) mengatakan tahun ini sedikitnya ada tujuh kasus jenazah Odha ditolak masyarakat di Bali. Terakhir, akhir pekan lalu di Mengwi, Badung, diskriminasi ini terjadi pada suami istri dengan HIV yang memiliki satu anak lelaki 4 tahun. “Suami istrinya positif, dan memutuskan membuka status HIV. Namun, saat suaminya meninggal, masyarakat melakukan diskriminasi.

Padahal sebelumnya dua lembaga pendampingan Odha, Yayasan Hatihati dan Bali+. Memberikan informasi ke keluarga dan kepala desa soal bagaimana penularan HIV. Menurut Istina Dewi, kepala desa setempat maklum, dan berjanji menangani prosesi ngaben selayaknya.

Sesaat sebelum ngaben, istrinya mengabari, warga banjar tidak akan datang takut tertular HIV. “Bagaimana dengan asapnya, apakah bisa menularkan,” Antin mengutip pertanyaan warga. Antin mengaku menyesal karena datang terlambat, jenazah tidak dimandikan sebagaimana mestinya.

“Hanya formalitas, simbolis saja dibuka wajahnya dan diberi pakaian. Kenapa tidak dimandikan seperti biasanya?” tanya Antin. Ia melihat tukang banten juga terlihat enggan memindahkan sesajen. “Setelah jadi mayat pun diperlakukan seperti itu. Kondisi ini banyak sekali terjadi pada Odha yang beragama Hindu,” ujarnya.

Ini bukan pengalaman pertama Istina Dewi. Di Denpasar ada tiga orang, sisanya Kuta dan Gianyar. “Kami selalu minta keluarga menunjukkan bahwa jenazah tidak akan menularkan HIV setelah kami memberikan sosialisasi,” katanya.

“Kasus HIV di Bali sudah dihadapi 22 tahun, ternyata diskriminasi kencang sekali. Ada apa ini?” Istina Dewi bergetar saking emosinya.

Dodi, sebut saja demikian, aktivis AIDS, menambahkan diskriminasi lain terjadi pada April 2009, ada dua Odha yang tidak bisa pulang ke rumah dari perawatan rumah sakit karena ditolak keluarganya. “Estimasi orang terinfeksi HIV sekitar 4000 kasus di Bali. Apa yang terjadi kalau semua ditolak keluarganya? Siapa yang mengurus? Saya juga berpikir dengan nasib saya nanti,” tanya Dodi.

Yahya Anshori, Program Officer Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Bali mengakui kasus diskriminasi ini menjadi perhatian serius tahun ini. “Kami mengharap ada solusi dan kepemimpinan yang melibatkan pemuka agama untuk mengatasi persoalan ini,” ujar Yahya.

“Kasus AIDS ini teroris sesungguhnya yang paling kejam,” kata Raka Santeri, pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia, lembaga kemasyarakatan umat Hindu.

“Perilaku hubungan seksual tidak terkontrol dan virusnya sulit diketahui bahkan bayi dan istri baik-baik bisa kena. Teroris masih bisa memilih targetnya, HIV tidak pandang bulu,” kata Raka.

Agama apapun menurut Raka Santeri mengajarkan menghormati sesama dan menghormati orang yang telah meninggal. “Bahkan orang Bali meletakkan roh orang yang meninggal di tempat tertentu dan akan selalu dekat dengan kita,” tambahnya.

Ia mengakui ketakutan masyarakat akan HIV terlalu tinggi. “Masyarakat tidak mempercayai yang bersifat ilmiah, lebih menggunakan rasa dari pada rasionya,” kata Raka.

Ia minta KPA Bali dan seluruh lembaga penanggulangan terkait terus menerus mensosialisasikan HIV dan AIDS pada masyarakat. PHDI Bali, menurutnya akan mendukung kegiatan ini. “Kami tidak bisa bekerja maksimal, karena pengurusnya hanya ngayah dan juga bekerja di tempat lain,” tambahnya.

“Kami akan sosialisasi dari sudut penegakan agama dan ritualnya,” kata Raka.

PHDI Bali siap membentuk tim relawan  yang siap datang jika ada kasus diskriminasi Odha di masyarakat. Tim relawan ini bisa bekerja sama dengan aktivis LSM pendamping Odha.

H. Roichan, pengurus MUI Bali mengatakan strategi penanggulangan yang disepakati secara umum karena perintah agama ada dua hal. Yakni abstentia atau tidak melakukan hubungan seksual, dan be faithfull atau setia pada satu pasangan. Namun untuk penggunaan condom, menurutnya sering bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah dan juga masih konfrontasi di pemuka agama karena terkesan melegalkan seks bebas.

Ia setuju pembentukan tim relawan dari pemuka-pemuka agama untuk pendampingan Odha, khususnya yang mengalami diskriminasi. “Masyarakat dalam menanggulangi HIV memang lebih ke punishment, bukan empati” kata Roichan. Padahal kewajiban umat Islam dalam menangani jenazah menurut Roichan adalah memandikan, mengkafani, menyolati (shalat), dan menguburkan.

Menurut data Dinas Kesehatan Bali, hingga Mei ini kasus HIV dan AIDS sebanyak 2829 orang. Sekitar 50%  berusia 20-29 tahun, dan yang telah meninggal 255 orang (9%).

Yahya Anshori mengatakan KPA Bali akan menindaklanjuti untuk memfasilitasi tim relawan dari pemuka agama ini. “Kami akan buat social campaign dengan mengajak pemuka agama ke rumah-rumah Odha untuk berdialog,” tambah Mercya Soesanto, media relation officer KPA Bali.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar bersama pejabat humas dari sejumlah lembaga pemerintah, Minggu (23/8) membuat meluncurkan komitmen bersama untuk menyetop budaya amplop pada berbagai kegiatan kehumasan. Hal tersebut untuk menekan praktik-praktik penyalahgunaan profesi kewartawanan yang selama ini marak terjadi.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan penandatanganan spanduk bertuliskan “Stop Budaya Amplop! Jurnalis Hanya Butuh Informasi”. Penandatanganan dilakukan usai Sarasehan Anti Penyalahgunaan Profesi Jurnalis yang diselenggarakan di Sekretariat AJI Denpasar. Sarasehan dilaksanakan serangkaian Hari Ulang Tahun ke-15 AJI.

Beberapa pejabat humas yang ikut menandatangani komitmen bersama tersebut antara lain Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Bali Putu Suardhika, Kepala Bidang Humas Polda Bali Gde Sugianya, Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya, Kabag Humas Pemerintah Kota Denpasar Erwin Suryadharma, Humas PT.Telkom Ardana, Humas Bank Indonesia Cabang Denpasar Wisnu, dan Humas Pengadilan Negeri Denpasar Posma Nainggolan. Ikut serta menandatangani Ketua Perwatuan Wartawan Indonesia (PWI) Reformasi Rahman Sabon Nama.

“Setelah reformasi, ketika keran kebebasan pers dibuka, terjadi ledakan jumlah media massa dan wartawan di seluruh Indonesia. Ini menyebabkan ada banyak ‘penumpang gelap’ yang kemudian menyalahgunakan profesi wartawan. Komitmen stop budaya amplop kami harapkan dapat menekan penyalahgunaan profesi yang merusak citra wartawan,” tegas Ketua AJI Denpasar Rofiqi Hasan.

Ditegaskan Rofiqi, budaya amplop tidak hanya terkait dengan jurnalis nakal yang meminta amplop dalam bentuk apapun, tetapi juga terkait kebiasaan narasumber dan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta memberikan sejumlah uang kepada jurnalis. “Ini budaya yang harus diberantas,” ujar koresponden Majalah Tempo itu.

Sebagai tindak lanjut komitmen stop budaya amplop itu, AJI Denpasar akan mengirimkan surat permohonan kepada sejumlah instansi pemerintah dan swasta agar tidak lagi menganggarkan dana bagi wartawan. “Karena pada dasarnya wartawan hanya butuh informasi,” tambahnya.

AJI Denpasar juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat ataupun pejabat pemerintah yang mengalami pemerasan oleh wartawan melalui telp dan sms ke 08123830564 atau email ke ajidenpasar@yahoo.com.

Dalam kesempatan yang sama AJI Denpasar juga meluncurkan stiker bertuliskan “Stop Budaya Amplop!, Jurnalis Hanya butuh Informasi”. Dalam stiker juga dicantumkan nomor telp pengaduan.

Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya menegaskan komitmen stop budaya amplop harus muncul dari seluruh stakeholder baik narasumber, wartawan, media massa, dan pemilik media. “Kalau tidak satu komitmen semuanya, sulit. Karena ada banyak kepentingan,” tegas pria yang kembali terpilh sebagai anggota DRD bali periode lima tahun ke depan.

Arjaya juga menegaskan pentingnya menerapkan prinsip transparan, demokratis, dan akuntabel oleh semua lembaga pemerintah maupun swasta. “Kalau ketiga prinsip itu tidak diterapkan, sulit,” tambahnya.

Kabid Humas Polda Bali Gde Sugianyar mengakui ada beberapa jurnalis yang melakukan penyalahgunaan profesi. “Ada banyak strategi menghadapi jurnalis nakal. Salah satunya dengan tidak memberi ruang khusus bagi mereka yang mencurigakan untuk wawancara secara ekslusif karena saat itulah mereka akan melakukan aksinya,” jelas Sugianyar.

Kepala Biro Humas Pemprov Bali Putu Suardhika menambahkan komitmen menyetop buaya amplop sangat positif untuk meningkatkan profesionalisme jurnalis. Namun di pihak lain, harus ada upaya meningkatkan kesejahteraan jurnalis. “Kami sangat mendukung komitmen ini,” tandasnya.

Arjaya mengatakan di DPRD Bali tidak ada anggaran khusus untuk pemberian uang pada wartawan. “Tapi realitanya ada kebijakan pemberian sesuatu dari pemerintah untuk kepentingan tertentu,” katanya tanpa menjelaskan secara detail.

Kepala Humas Gubernur Bali Putu Suardhika mengatakan tidak pernah diminta uang langsung oleh wartawan untuk kepentingan pemberitaan.

Ia menyebut pihaknya ada pokja media dengan memberikan honor khusus untuk pembuatan tabloid khusus di kantornya. Selain itu ada budget khusus untuk studi banding ke luar Bali bagi wartawan yang ikut kunjungan staf pemerintah.

Ada juga berita yang mengeluarkan uang karena advetorial. “Karena memang media menawarkan. Ini take and give,” ujar Suardhika.

“Bagaimana AJI bisa mengantisipasi wartawan amplop? Apakah ada tindakan bagi wartawan yang melakukan?” tanya Suardhika.

Gde Sugianyar, Kepala Humas Polda Bali mengatakan selama 22 tahun berdinas pernah beberapa kali harus berhadapan dengan wartawan yang berniat memeras atau menghendaki pemberian uang.

“Ada yang beralasan istrinya sakit dan minta uang. dan lainnya. Mereka sudah berkumpul pada hari tertentu di depan kantornya untuk minta uang,” ingatnya tentang pengalamannya bertugas di Jakarta pada 2000. Hampir semua wartawan yang meminta uang itu, menurut Sugianyar tidak memiliki media yang jelas.

Ia mengaku tidak melayani wartawan pemeras walau beberapa kali merasa tertekan. “Saya memastikan memberi pelayanan yang prima pada institusi saya. Buat institusi kita tak ramah bagi wartawan amplop dengan menunjukkan kinerja kita,” ujarnya.

“Saya mendobrak manajemen Polda di Bali karena saya memberikan laporan 24 jam pada media. Mungkin karena itu saya tidak bisa mengerem berita-berita negatif di Bali,” tambahnya.

Petugas Bidang Layanan Media Bank Indonesia Tria Cahya Puspita juga mengatakan pernah mengalami beberapa kali tindakan pemerasan. Misalnya didatangi seorang wartawan yang meminta uang dengan menyodorkan proposal.

“Saya didatangi dua orang berbadan besar mengaku wartawan yang minta uang saat itu juga dengan imbalan iklan di medianya. Saya terintimidasi,” katanya.

Ia juga sempat diancam akan dilaporkan ke polisi karena tidak memberikan imbalan.

Rofiqi Hasan, Ketua AJI Denpasar menjelaskan akan membuat program anti amplop yang terintegrasi dan komprehensif. “Kami juga kampanye peningkatan kesejahteraan wartawan. Upah minimal wartawan di Bali sesuai survei kami adalah Rp 3,4 juta rupiah,”

Kampanye anti amplop ini juga dibarengi dengan pembukaan pos pengaduan bagi warga atau institusi yang mengalami pemerasan dari wartawan. Laporan pengaduan bisa langsung ditujukan ke Rofiqi Hasan, Ketua AJI Denpasar ke email ajidenpasar@yahoo.com.

“Setelah verifikasi, wartawan yang melakukan pemerasan bisa dipidanakan,” ujar Rofiqi.

Semua media, kata Rofiqi melarang pemberian imbalan pada wartawan ketika meliput. Ia minta semua institusi menghentikapan pemberian uang dalam bentuk apapun bagi wartawan karena menyalahi kode etik profesi jurnalis.

Dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) disebutkan watawan dilarang menerima sogokan. Yang dimaksud sogokan adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang, dan fasilitas lainnya, yang secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi jurnalis dalam membuat kerja jurnalistik.

Awalnya perjalanan ke Lombok ini akan dilakukan teman saya Ni Komang Erviani, sesama jurnalis lepas di Bali. Saya memutuskan mundur dari program pembuatan Majalah ACCESS karena ingin konsentrasi mengurus operasional Sloka Institute.

Penggantian personil mendadak tak diijinkan. Harus dibicarakan lagi usai edisi pertama nanti. Berangkatlah saya Senin malam usai acara pitulasan Bali Blogger Community di Panti Jompo Denpasar. Rencananya balik ke Denpasar lagi lima hari kemudian, sehari sebelum puasa.

Ternyata terbang ke Lombok cuma 20 menit. Begitu landing, badan pesawat terhempas keras. Banyak penumpang lain yang kaget. Akibat landasan yang pendek di Bandara Selaparang ini.

Hotel saya, sesuai info di websitenya hanya 10 menit dari bandara. Dan, untungnya info cukup akurat. Tapi walau kurang dari 10 menit, bayar taxi-nya lumayan, hampir Rp 30 ribu.

Di kamar, meletakkan tas sebentar lalu bergegas ke luar untuk membeli alat perekam untuk wawancara mendadak besok pagi sekali di Kantor Bappeda setempat. Saya kelupaan bawa tape perekam. Ini pencarian yang sulit, dan dapatnya pun yang kualitasnya sangat rendah.

Berkali-kali dicoba, suara yang masuk malah lebih besar suara mobil-mobil di jalan. Tidak peka. “Ini ada radionya lo,” begitu promosi si penjual berkali-kali meyakinkan agar jualannya ndak jatuh-jatuh banget. Halah, wong saya butuh alat perekam suara bukan radio. Sudahlah, daripada capek muter2 sementara udah jam 10 malem, diambil saja walau dengan keyakinan yang super tipis.

Malam itu saya gugup untuk wawancara besoknya. Maklum, ini wawancara yang menurut saya pas-nya di akhir agenda liputan Lombok, setelah saya menguasai masalah. Ah, tapi di sisi lain senang juga karena salah satu agenda penting akan selesai.

Saya menyetel alarm hape. Lalu memaksa mata terpejam, dengan kondisi tidak terlalu nyaman karena kamar saya agak terasa aneh. Mungkin karena layout dan penataan kamar mirip kos-kosan. Hahaha…Padahal ini kamar terbaik yang ada, kurang artistik saja. Fasilitasnya sih lengkap, dengan AC dan kulkas kecil (dua hal yg tidak saya butuhkan).

Sarapan di hotel, roti bakar. Saya sih lebih senang dikasi nasi goreng atau sarapan sederhana lain. Dan, menu ini hingga empat pagi berikutnya selalu sama dengan selai yang sama. Tiada alternatif lain. I think bulayak (menu lontong khas Lombok) much better lah…

Jam 7 pagi saya bersiap cari ojek. Eh, enaknya Mbak Dian dari ACCESS NTB bisa jemput untuk bareng ke tempat Pak Bappeda-nya. Lokasi wawancara berubah di rumahnya. Ah, ternyata Pak Bappeda lumayan ramah, demikian juga istrinya yang menyuguhkan donat buatannya. Wawancara yang simple dan general. Yang penting udah dapet semangatnya, cukup lah. Lagian, bapak Bappeda lagi dalam tahap pemulihan dari sakit, ya, ndak bisa lama-lama juga.

Balik ke kantor ACCESS. Ketemu Mba Nanik dan Mbak Fuji. Koordinasi sebentar untuk agenda liputan dan jadwal training media.

Mbak Nanik dengan semangat juga memberikan alternatif rencana liputan, dengan berpatokan dengan TOR sebelumnya. Nice! Beban dan kegugupan saya berkurang. Maklum ini edisi pertama dengan situasi lapangan yang baru juga.

Untungnya saya pernah mengalami hal yang mirip ketika mulai membangun tim Majalah Kulkul, untuk isu HIV dan narkoba di Komisi Penanggulangan AIDS Bali.

Siangnya saya ditemani Mba Nanik ke SANTAI, sebuah NGO dengan isu-isu advokasi isu anak-anak, HIV, dan pemberdayaan kelompok marginal. Teman-teman diskusi yang menyenangkan.

Di kepala saya sudah penuh dengan ide-ide tulisan, apalagi topik garapan juga sangat berlimpah dan beragam. I love it.

Sore hingga petang masih di kantor ACCESS NTB. Dapat bonus makan malam yang enak masakan Mba Dian, bos ACCESS NTB yang masih lajang. Neng geulis dari Sunda. Menunya telor bumbu, perkedel jagung yang crunchy (swear, saya ingin bisa masak perkedel jagung kaya gini), dan upps, dapet bonus lagi. Satu ekor kecil bandeng presto dari Sumbawa yang garing. Saya kan maniak bandeng presto. Alhamdullilah…

Hari ke-2 adalah Berugak Desa di Lombok Tengah, pos Konsorsium LSM di Lombok Tengah, Kepala BPMD Loteng, dan Ibu Sri Kambing.

Kebetulan lagi, ada kunjungan Rochelle White dari AUSaid ke Berugak Desa. Saya dipersilakan ikut juga.

Berugak Desa adalah komunitas warga dan perangkat desa Kopang Rembiga yang sukses mengimplementasikan nilai lokal dalam manajemen perumusan kebijakan pembangunan desa. Berugak adalah isitilah untuk semacam bale pertemuan di Lombok. Macam balebengong di Bali.

Saya penasaran, apakah di Bali ada sejenis Berugak Desa ini. Yang membuat kaget selama di Lombok hingga hari ke-2 adalah betapa besar inisatif warga terlibat dalam Musrenbang desa, dan juga berkolaborasi dengan pemerintahan daerahnya. Memang, salah satunya karena advokasi bidang ini tinggi sekali dari lembaga donor.

Kok rasanya di Bali tidak ada yang menggarap hal ini ya.. Saya akan cari tau deh nanti.

Di akhir perjalanan hari itu saya bertemu perempuan lain yang hampir semua omongannya itu layak kutip. Aduh, kalau ketemu narasumber seperti ini senangnya setengah mati.

Namanya Sri, terkenal dengan sebutan Sri kambing. Ibu ini orator ulung, coba dia terpilih jadi anggota DPRD. Pasti vokal banget.

Untuk menuju ke dusunnya, kita harus melewati jalan kabupaten yang rusak parah. Akan ada bandara internasional baru Lombok dekat dusun Sri nanti. Sebuah iringan bus dan mobil polisi berpapasan dengan taxi saya dengan kecepatan tinggi. Kami dipaksa menyingkir, padahal jalan lagi rusak berat.

Besoknya, saya baca di koran lokal. Itu rombongan investor Timur Tengah yang akan menggarap bandara internasional dan investasi lain di bidang pariwisata NTB. Topik yang selalu hampir ada di media lokal. Bandara baru ini sudah membuat waswas banyak orang yang kerap terbang. “Jauh sejali dari Mataram, sekitar 1,5 jam kalo jalan lancar,” ujar seorang teman. Kalau PP udah 3 jam perjalanan, kalau lancar.

Karena jalan kabupaten menuju bandara ini saya lihat kecil dan kalau ada rombongan orang menikah di jalan, berabe deh. Soalnya usai dari ibu Sri saya papasan dengan satu rombongan penganten khas Sasak, yang katanya hampir rutin tiap Minggu ada. Macetnya lumayan. Hehehe…

Kalau sedang tak terburu-buru ini sih bonus pemandangan dan wisata budaya yang uasik. Full musik, gendang beleq di sudut penganten akan bersua dengan musik dari bas, seperti musik anak band dari sudut pengiring keluarga. Bajunya persis baju adat Bali tapi beragama mayoritas Islam. Hebat..

Balik ke bu Sri. Ini ada cerita tersendiri di posting berikutnya. Tak muat disini, karena menarik banget. Ibu kambing hebring.

Hari 3, agenda ke Kekeri di Community Center (CC) Mandiri bertemu dengan ibu-ibu yang luar biasa juga. Mereka mendirikan pusat pengaduan pelayanan publik atas dukungan kelompok Solidaritas Perempuan (SP) setempat. Seperti pelayanan Puskesmas, rumah sakit, sampai kekerasan dalam rumah tangga. Wiuh, semangat mereka.

Saya juga ragu, adakah hal semacam ini di Bali. Di diskusi terakhir saya mengajak mereka diskusi kenapa gizi buruk dan buta hurup itu masih menjadi masalah menahun di Lombok. “Ini kan menghambat program tingkat lanjut untuk perempuan misalnya teknologi dan perluasan peluang ekonomi, seperti yang ibu alami,” tanya saya.

Mereka berpandangan sesaat satu sama lain. “Saya lihat ada masalah di pendataan, yang mungkin saja masih terus pakai data lama,” ujar Yuni, teman dari SP. Ibu lainnya mengangguk.

Sore harinya saya mendapatkan lagi energi dari warga Duduk Bawah, Desa Batulayar dan Jumilah di dekat kawasan wisata Senggigi. Ju, teman dari SANTAI mengantar saya ke gugusan bukit, lokasi dusun ini yang masih terisolasi dari listrik.

Ironisnya, sekitar 200 meter saja dari rumah-rumah penduduk miskin ini adalah deretan villa-villa super megah dengan listrik melimpah. Vila ini mengkapling tanah dengan pohon-pohon kelapa yang tertata rapi.

Dusun yang indah sekali. Namun sungai berbatu besar-besar itu kering kerontang. Sebuah pipa air tersambung liar seperti jaring laba-laba ke berbagai arah. Satu-satunya sumber kehidupan yang menghibur warga sekitar.

Karena sebelum ada pipa-pipa air itu, mereka harus menghabiskan setengah hari hanya untuk dua ember air. Naik gunung turun gunung. Yang membuat anak-anak putus sekolah dan orang dewasa banyak buta huruf.

Sejak sekitar tiga tahun lalu, Jumilah, seorang mantan pembantu rumah tangga membuat sekolah alternatif di dusun miskin itu. Saya berkesempatan melihat pembelajaran guyub itu. Saya berjanji akan memobilisasi dukungan akses skill tambahan untuk anak-anak Sekolah Jumilah melalui jaringan teman blogger di Lombok. “Saya senang sekali kalau ada yang ngajarin anak-anak musik atau komputer,” kata Jumilah. Ada yang bisa bantu?

Beberapa jam sebelum balik ke Denpasar, ada sharing media advokasi dengan belasan teman-teman mitra ACCESS. Ada teman yang menunjukkan frustasinya pada media karena jarang memuat berita-berita dari lapangan.

Tapi ini juga harus ditelusuri, apakah teman2 LSM sudah membuka pintu bagi jurnalis yang untuk mendalami isu yang menjadi dampingan di lapangan. Lalu, setelah membuka ruang komunikasi, apakah ada diskusi-diskusi pendalaman topik atau fieldtrip?

Ruang-ruang informasi memang harus direbut, terutama untuk isu pemberdayaan masyarakat. Jadilah informasi itu sendiri atau sebarluaskan dengan cara kita sendiri. Ada banyak jalan.