kamarkecil

Kampanye Jurnalis: Kami Butuh Informasi bukan Amplop

Posted on: Agustus 25, 2009

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar bersama pejabat humas dari sejumlah lembaga pemerintah, Minggu (23/8) membuat meluncurkan komitmen bersama untuk menyetop budaya amplop pada berbagai kegiatan kehumasan. Hal tersebut untuk menekan praktik-praktik penyalahgunaan profesi kewartawanan yang selama ini marak terjadi.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan penandatanganan spanduk bertuliskan “Stop Budaya Amplop! Jurnalis Hanya Butuh Informasi”. Penandatanganan dilakukan usai Sarasehan Anti Penyalahgunaan Profesi Jurnalis yang diselenggarakan di Sekretariat AJI Denpasar. Sarasehan dilaksanakan serangkaian Hari Ulang Tahun ke-15 AJI.

Beberapa pejabat humas yang ikut menandatangani komitmen bersama tersebut antara lain Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Bali Putu Suardhika, Kepala Bidang Humas Polda Bali Gde Sugianya, Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya, Kabag Humas Pemerintah Kota Denpasar Erwin Suryadharma, Humas PT.Telkom Ardana, Humas Bank Indonesia Cabang Denpasar Wisnu, dan Humas Pengadilan Negeri Denpasar Posma Nainggolan. Ikut serta menandatangani Ketua Perwatuan Wartawan Indonesia (PWI) Reformasi Rahman Sabon Nama.

“Setelah reformasi, ketika keran kebebasan pers dibuka, terjadi ledakan jumlah media massa dan wartawan di seluruh Indonesia. Ini menyebabkan ada banyak ‘penumpang gelap’ yang kemudian menyalahgunakan profesi wartawan. Komitmen stop budaya amplop kami harapkan dapat menekan penyalahgunaan profesi yang merusak citra wartawan,” tegas Ketua AJI Denpasar Rofiqi Hasan.

Ditegaskan Rofiqi, budaya amplop tidak hanya terkait dengan jurnalis nakal yang meminta amplop dalam bentuk apapun, tetapi juga terkait kebiasaan narasumber dan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta memberikan sejumlah uang kepada jurnalis. “Ini budaya yang harus diberantas,” ujar koresponden Majalah Tempo itu.

Sebagai tindak lanjut komitmen stop budaya amplop itu, AJI Denpasar akan mengirimkan surat permohonan kepada sejumlah instansi pemerintah dan swasta agar tidak lagi menganggarkan dana bagi wartawan. “Karena pada dasarnya wartawan hanya butuh informasi,” tambahnya.

AJI Denpasar juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat ataupun pejabat pemerintah yang mengalami pemerasan oleh wartawan melalui telp dan sms ke 08123830564 atau email ke ajidenpasar@yahoo.com.

Dalam kesempatan yang sama AJI Denpasar juga meluncurkan stiker bertuliskan “Stop Budaya Amplop!, Jurnalis Hanya butuh Informasi”. Dalam stiker juga dicantumkan nomor telp pengaduan.

Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya menegaskan komitmen stop budaya amplop harus muncul dari seluruh stakeholder baik narasumber, wartawan, media massa, dan pemilik media. “Kalau tidak satu komitmen semuanya, sulit. Karena ada banyak kepentingan,” tegas pria yang kembali terpilh sebagai anggota DRD bali periode lima tahun ke depan.

Arjaya juga menegaskan pentingnya menerapkan prinsip transparan, demokratis, dan akuntabel oleh semua lembaga pemerintah maupun swasta. “Kalau ketiga prinsip itu tidak diterapkan, sulit,” tambahnya.

Kabid Humas Polda Bali Gde Sugianyar mengakui ada beberapa jurnalis yang melakukan penyalahgunaan profesi. “Ada banyak strategi menghadapi jurnalis nakal. Salah satunya dengan tidak memberi ruang khusus bagi mereka yang mencurigakan untuk wawancara secara ekslusif karena saat itulah mereka akan melakukan aksinya,” jelas Sugianyar.

Kepala Biro Humas Pemprov Bali Putu Suardhika menambahkan komitmen menyetop buaya amplop sangat positif untuk meningkatkan profesionalisme jurnalis. Namun di pihak lain, harus ada upaya meningkatkan kesejahteraan jurnalis. “Kami sangat mendukung komitmen ini,” tandasnya.

Arjaya mengatakan di DPRD Bali tidak ada anggaran khusus untuk pemberian uang pada wartawan. “Tapi realitanya ada kebijakan pemberian sesuatu dari pemerintah untuk kepentingan tertentu,” katanya tanpa menjelaskan secara detail.

Kepala Humas Gubernur Bali Putu Suardhika mengatakan tidak pernah diminta uang langsung oleh wartawan untuk kepentingan pemberitaan.

Ia menyebut pihaknya ada pokja media dengan memberikan honor khusus untuk pembuatan tabloid khusus di kantornya. Selain itu ada budget khusus untuk studi banding ke luar Bali bagi wartawan yang ikut kunjungan staf pemerintah.

Ada juga berita yang mengeluarkan uang karena advetorial. “Karena memang media menawarkan. Ini take and give,” ujar Suardhika.

“Bagaimana AJI bisa mengantisipasi wartawan amplop? Apakah ada tindakan bagi wartawan yang melakukan?” tanya Suardhika.

Gde Sugianyar, Kepala Humas Polda Bali mengatakan selama 22 tahun berdinas pernah beberapa kali harus berhadapan dengan wartawan yang berniat memeras atau menghendaki pemberian uang.

“Ada yang beralasan istrinya sakit dan minta uang. dan lainnya. Mereka sudah berkumpul pada hari tertentu di depan kantornya untuk minta uang,” ingatnya tentang pengalamannya bertugas di Jakarta pada 2000. Hampir semua wartawan yang meminta uang itu, menurut Sugianyar tidak memiliki media yang jelas.

Ia mengaku tidak melayani wartawan pemeras walau beberapa kali merasa tertekan. “Saya memastikan memberi pelayanan yang prima pada institusi saya. Buat institusi kita tak ramah bagi wartawan amplop dengan menunjukkan kinerja kita,” ujarnya.

“Saya mendobrak manajemen Polda di Bali karena saya memberikan laporan 24 jam pada media. Mungkin karena itu saya tidak bisa mengerem berita-berita negatif di Bali,” tambahnya.

Petugas Bidang Layanan Media Bank Indonesia Tria Cahya Puspita juga mengatakan pernah mengalami beberapa kali tindakan pemerasan. Misalnya didatangi seorang wartawan yang meminta uang dengan menyodorkan proposal.

“Saya didatangi dua orang berbadan besar mengaku wartawan yang minta uang saat itu juga dengan imbalan iklan di medianya. Saya terintimidasi,” katanya.

Ia juga sempat diancam akan dilaporkan ke polisi karena tidak memberikan imbalan.

Rofiqi Hasan, Ketua AJI Denpasar menjelaskan akan membuat program anti amplop yang terintegrasi dan komprehensif. “Kami juga kampanye peningkatan kesejahteraan wartawan. Upah minimal wartawan di Bali sesuai survei kami adalah Rp 3,4 juta rupiah,”

Kampanye anti amplop ini juga dibarengi dengan pembukaan pos pengaduan bagi warga atau institusi yang mengalami pemerasan dari wartawan. Laporan pengaduan bisa langsung ditujukan ke Rofiqi Hasan, Ketua AJI Denpasar ke email ajidenpasar@yahoo.com.

“Setelah verifikasi, wartawan yang melakukan pemerasan bisa dipidanakan,” ujar Rofiqi.

Semua media, kata Rofiqi melarang pemberian imbalan pada wartawan ketika meliput. Ia minta semua institusi menghentikapan pemberian uang dalam bentuk apapun bagi wartawan karena menyalahi kode etik profesi jurnalis.

Dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) disebutkan watawan dilarang menerima sogokan. Yang dimaksud sogokan adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang, dan fasilitas lainnya, yang secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi jurnalis dalam membuat kerja jurnalistik.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

if (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget('f7506fb9-0736-4d9f-b97e-86fa89449348');Get the Bali Blogger Community widget and many other great free widgets at Widgetbox! Not seeing a widget? (More info)

a

slide

Agustus 2009
S S R K J S M
« Jul   Sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

RSS Bale Bengong

  • Transisi King Of Panda di “Desember”
    Transisi “Desember” King of Panda pada Desember ini. Transisi, itulah yang dialami King Of Panda band pop-punk asal Bali. Semenjak album Me Vs Space Army (2010) dirilis dan membuat King Of Panda menyabet penghargaan sebagai Band Pendatang Baru Terbaik (ICEMA Award 2010).  King Of Panda akhirnya memperkenalkan single baru yaitu Desember. King […] The post Tra […]
  • Leak Sanur dan Mike Marjinal Bersih Pantai
    Solidaritas komunitas di Bali dan Mike Marjinal dari bersih pantai dan konser himpun donasi kemanusiaan bagi pengungsi  erupsi Gunung Agung. Bertempat di Pantai Karang – Sanur,  Kamis sore, 14 Desember 2017 Komunitas Cank Nak Bali Nolak Reklamasi – Leak Sanur melakukan kegiatan beach cleanup, membersihkan pantai dari sampah-sampah terutama sampah […] The pos […]
  • Uniknya Pura di Nusa Penida Berbentuk Candi Jawa
    Arsitektur masa lalu merupakan hasil karya mutakhir pada masanya. Begitu pula dengan bangunan Pura Prajepati di Batununggul, Nusa Penida, Klungkung. Uniknya, pura ini tidak biasa pada umumnya lebih besar menjulang tinggi berbentuk candi ala Jawa. Pura itu terletak samping pojok utara Lapangan umum Sampalan, Desa Pakraman Dalem Setra Batununggul. Keunikan […] […]
  • Mt Agung awakening: an environmental stress relief
    The threat of a Mt Agung volcano eruption in Bali has made the headlines worldwide, creating a sense of fear leading to trip cancellations. Better say it first, it is relatively safe to visit Bali. If an eruption would happen, only a small part of the island would be impacted […] The post Mt Agung awakening: an environmental stress relief appeared first on B […]
  • Kampanye Anti Kekerasan Lewat Enam Belas Film Festival
    Film menjadi salah satu media kampanye antikekerasan. Enam Belas Film Festival Bali yang diselenggarakan YLBHI-LBH Bali bekerja sama dengan Enam Belas Film Festival telah diselenggarakan selama satu minggu di Denpasar dan Badung. Festival ini dibuka pada Sabtu, 2 Desember 2017 lalu oleh Direktur YLBHI-LBH Bali, Dewa Putu Adnyana, S.H., bertempat […] The post […]

Blog Stats

  • 128,237 hits
%d blogger menyukai ini: